Tupoksi

TUGAS

Kepala  Biro Hukum mempunyai tugas membantu Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat dalam menyusun kebijakan di bidang hukum, peraturan perundang-undangan, bantuan hukum, dokumentasi dan penyuluhan hukum guna penegakan supremasi hukum.

FUNGSI

a.    pengkoordinasian pengendalian hukum, pengawasan dan evaluasi pelaksanaan perumusan kebijakan produk hukum dan telaahan hukum;
b.    perumusan penyusunan produk hukum provinsi, baik yang bersifat pengaturan (regeling) maupun penetapan (beschikking);
c.    penyelesaian sengketa hukum dan perlindungan hukum kepada masyarakat penegakan supremasi hukum dan hak azasi manusia, pembinaan pembimbingan dan koordinasi pelaksanaan penyuluhan hukum;
d.    pengembangan pengadaan dan pengamanan dokumentasi hukum dan informasi hukum;
e.    penyiapan rancangan Peraturan Daerah, Peraturan Gubernur dan Keputusan Gubernur serta pengundangannya ke dalam Lembaran Daerah dan Berita Daerah, serta pelaksanaan bantuan hukum penyelesaian sengketa hukum dan perlindungan hukum kepada masyarakat, penegakan supremasi hukum dan hak azasi manusia;
f.    pembinaan penyuluhan hukum dalam rangka upaya budaya hukum masyarakat;
g.    pengevaluasian bahan rancangan Peraturan Daerah,  rancangan Peraturan Gubernur dan  rancangan Keputusan Gubernur
h.    pengundangan  Peraturan Daerah ke dalam Lembaran Daerah, dan  Peraturan Gubernur ke dalam Berita Daerah;
i.    menghadiri rapat pembahasan yang terkait dengan tugas yang berdasarkan disposisi Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat untuk memberikan maupun memperoleh masukan dan saran dalam pembahasan subtansi rapat;
j.    penyusunan laporan kegiatan Biro Hukum dan mempertanggungjawabkan kepada Gubernur Bengkulu melalui Sekretaris Daerah; dan
k.    pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat sesuai dengan tugas dan fungsinya.