Pleno KPU Provinsi

BENGKULU – KPU Provinsi Bengkulu dijadwalkan menggelar rapat pleno rekapitulasi penghitungan suara 10 KPU kabupaten/kota, Rabu (23/4) hingga Kamis (24/4). Mestinya KPU Provinsi sudah harus memulai pleno kemarin (22/4). Namun hingga tadi malam, baru 8 KPU kabupaten/kota yang menyerahkan dokumen dan berita acara (BA) hasil pleno rekapitulasi hasil penghitungan suara. Dua KPU yang belum serahkan dokumen dan BA pleno, KPU Bengkulu Utara dan KPU Mukomuko.

‘’Seluruh surat suara dan C1 sudah kami minta diserahkan hari ini (kemarin, red). Ya kita lihat saja hasilnya besok (hari ini, red). Yang jelas pleno akan kami laksanakan mulai besok (hari ini, red) selama dua hari berturut. Kami akan plenokan dahulu hasil rekap KPU kabupaten/kota yang menyerahkan dokumen serta BA plenonya kepada kami. Yang belum tetap ditunggu. Namun jangan sampai membuat pleno KPU Provinsi terlambat,’’ kata Divisi Teknis dan Penyelenggaraan Pemilu KPU Provinsi Bengkulu, Eko Sugianto, SP, M.Si.

Untuk pelaksanaan pleno, lanjut Eko, dijadwal pagi ini pukul 08.00 WIB di Grand Horison Hotel. Pleno akan berjalan lancar jika rekapitulasi hasil penghitungan suara yang sudah diplenokan oleh KPU kabupaten/kota sudah benar. Jika terjadi kekeliruan angka, pleno bisa berjalan lama karena akan dilakukan penghitungan ulang. Bahkan surat suara yang akan dihitung jika dari data C1 tidak juga sinkron.

‘’Mudah-mudahan saja tidak ada data yang keliru. Kalau ada kekeliruan dan itu dilakukan secara sengaja oleh penyelenggara bersangkutan, maka sanksinya adalah pidana penjara. Namun jika murni kekeliruan yang tidak ada unsur kesengajaan atau kepentingan, tentu hanya bentuk kelalaian saja. Makanya dalam rekapitulasi data itu nanti, akan kami pastikan tidak ada lagi masalah,’’ ungkap Eko.

Ambang Batas 3,5 Persen untuk DPR RI

Di sisi lain, terkait ketentuan ambang batas 3,5 persen sebagai syarat penghitungan kursi, Ketua KPU Provinsi Bengkulu, Irwan Saputra, S.Ag, MM mengatakan, ketentuan ambang batas 3,5 persen dari total suara sah sebagaimana diatur pasal 208 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilu DPR, DPD dan DPRD itu hanya berlaku untuk perolehan kursi DPR saja. Sedangkan untuk DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota tidak berlaku lagi karena sudah dibatalkan berdasar uji materi yang dilakukan MK.

‘’Ini hanya untuk meluruskan supaya tidak terjadi kekeliruan. Sekalipun secara nasional parpol A tidak dapat kursi karena perolehan suara tidak sampai 3,5 persen secara nasional, untuk kursi DPRD provinsi dan kabupaten/kota tetap dapat kursi kalau suaranya di dapil bersangkutan masuk urutan terbesar sesuai jumlah kursi. Misalnya untuk DPRD Provinsi di Dapil Kota, jumlah kursi 8, maka untuk 8 besar parpol peraih suara terbanyak tetap dapat kursi,’’ kata Irwan.

Lebih lanjut Irwan mengatakan, dengan dibatalkannya aturan parliamentary threshold ini, pembagian kursi akan merata. Bahkan parpol kecil sekalipun, berpeluang mengantar kadernya duduk di kursi legislatif DPRD provinsi dan kabupaten/kota. Walaupun hanya meraup 1 kursi. Jika aturan ini tidak dibatalkan, tentu kursi legislatif akan dipenuhi caleg dari segelintir parpol besar saja. ‘’Kami KPU hanya menjalankan apa yang diatur undang-undang saja. Yang tidak diatur tidak kami gubris,’’ tukas Irwan. (sca)

Sumber

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *