SOSIALISASI PERMENDAGRI NO 80 TAHUN 2015 TENTANG PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DAERAH

Sekretaris Daerah Provinsi Bengkulu yang diwakili oleh Staf Ahli Bidang Hukum Dan Politik, M. Ikhwan, S.H, M.H. membuka secara resmi Sosialisasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah yang dilaksanakan di Aula Utama Balai Pelatihan Kesehatan Provinsi Bengkulu pada hari Senin, tanggal 31 Oktober 2016.

Saat membuka secara resmi kegiatan Sosialisasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, Sekretaris Daerah dalam sambutannya mengatakan bahwa sosialisasi ini tentu memberikan arti dan makna yang besar dalam upaya mewujudkan Produk Hukum Daerah yang berkualitas serta lebih mampu menjawab berbagai permasalahan dan tuntutan dalam praktek penyusunan produk hukum daerah serta untuk mengantisipasi tantangan dalam penyelenggaraan pemerintahan yang terjadi di masa yang akan datang.

Lebih lanjut dikatakannya bahwa Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah diarahkan untuk menjamin kepastian hukum atas pembentukan produk hukum daerah sebagai pedoman, cara dan metode yang pasti, baku dan standar,  sehingga tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum dan atau kesusilaan.

“Melalui kegiatan ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang baik tentang bagaimana mengantisipasi serta mengatasi masalah-masalah dalam pelaksanaan pemerintahan daerah dan proses pembentukan produk hukum daerah di Provinsi Bengkulu.

Sementara itu Ketua Pelaksana Kegiatan, Kepala Bagian Dokumentasi Hukum yang diwakili oleh Kepala Sub Bagian Penelitian Produk Hukum, Susanti, S.H. selaku pihak penyelenggara dalam laporannya mengatakan kegiatan ini merupakan bagian dari upaya dan langkah kita bersama untuk membangun pemerintahan yang baik dan bersih serta dalam kerangka untuk menumbuhkembangkan sikap mental birokrasi pemerintahan yang akuntabel sesuai dengan tugas dan fungsinya sebagai pengayom masyarakat.

“Tujuan kegiatan ini adalah untuk memberikan pemahaman kepada peserta bahwa penyelenggaraan pemerintahan daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat.

Hadir sebagai peserta para Kepala Bagian Hukum dan Staf kabupaten/kota se-Provinsi Bengkulu, serta pejabat terkait dari Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Provinsi Bengkulu. Hadir sebagai Narasumber, Staf Ahli Gubernur Bidang Hukum Dan Politik, M.Ikhwan, S.H, M.H. serta Kepala Sub Bagian Peraturan Daerah Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Bengkulu, M. Arifin Siregar, S. Sos, M.H.

 

Sumber : Biro Hukum

You may also like...

2 Responses

  1. lizuardi nasution says:

    mohon penjelasan bagaimana cara penyusunan perda?

    • Biro Hukum says:

      Assalamualaikum, salam sejahtera untuk kita bersama.
      Proses penyusunan Perda diatur secara jelas pada Permendagri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah.
      Yang Bapak tanyakan proses di Pemerintah provinsi atau gimana?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *